Resmi! Tarif Efektif Rata-rata PPh 21 untuk Karyawan Berlaku 1 Januari 2024

Adirekso.my.id – JAKARTA – eksekutif resmi menerbitkan aturan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang digunakan dikenakan terhadap orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Aturan yang disebutkan tertuang di Peraturan pemerintahan (PP) No 58 Tahun 2023 yang dimaksud diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Desember 2023.

Untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan menggunakan skema perhitungan tarif efektif rata-rata (TER) ini diadakan melawan penghasilan bulanan pegawai mulai dari Januari sampai dengan November. Sementara untuk Desember, pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

“Tarif efektif ini tak cuma berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi karyawan, tetapi juga bagi pegawai kriteria umum dan juga PNS/TNI-Polri,” demikian dijelaskan di aturan tersebut.

Pemerintah menyebutkan, penerapan tarif efektif ini akan memberikan kemudahan kemudian penyederhanaan pemotongan PPh 21 bagi Wajib Pajak. Penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 diadakan dengan telah terjadi memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berbentuk biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, kemudian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Belied yang digunakan meluncur pada 27 Desember 2023 ini menjelaskan, bahwa tarif efektif pemotongan pajak terdiri melawan tarif efektif bulanan juga harian. Tarif efektif bulanan sebagaimana dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan lalu jumlah agregat tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

Tarif yang disebutkan terbagi menjadi tiga kategori, yakni A, B, dan juga C. Kategori A diterapkan menghadapi penghasilan bruto bulanan yang dimaksud diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP tidak ada kawin tanpa tanggungan (TK/0), tak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1), dan juga kawin tanpa tanggungan (K/0).

Sementara Kategori B diterapkan berhadapan dengan penghasilan bruto bulanan yang tersebut diperoleh penerima penghasilan dengan status (PTKP) tidak ada kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tiada kawin jumlah keseluruhan tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1), serta kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2).

Selanjutnya, kategori C diterapkan menghadapi penghasilan bruto bulanan dengan status PTKP kawin dengan jumlah total tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

Mengacu lampiran yang dimaksud tercantum pada beleid tersebut, tarif efektif untuk kategori A berkisar mulai dari 0% untuk penghasilan bulanan sampai dengan Rp5,4 jt hingga 34% untuk penghasilan di dalam melawan Rp1,4 miliar.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *